TIMES Indonesia
Building - Inspiring - Positive Thinking
Kopi TIMES

Korupsi dan Masalah Hukum Indonesia

14/01/2020 - 15:22 | Views: 38.68k
Mushafi Miftah.

TIMESJEMBER, JAKARTA – Korupsi lagi, korupsi lagi. Itulah yang terjadi pada elit-elit bangsa ini. Kasus korupsi seakan tidak pernah ada habisnya dalam setiap tahun. Ditangkap di daerah sini, muncul di daerah lain. Diamankan di lembaga ini, muncul di lembaga lain, begitu seterusnya. Para pelaku korupsi itu seperti tidak ada rasa takut untuk melakukan tindak pindana korupsi tatkala ada lembaga anti rasuah yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Bagi koruptor, korupsi laksana rutinitas yang selalu hadir dalam berbagai kesempatan. Yang teranayar di awal tahun 2020 terjadi Operasi Tangkap Tangan (OTT) Bupati Sidoarjo dan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan. Ironisnya, korupsi tidak dilakukan oleh orang biasa, akan tetapi dilakukan oleh para elit politik negeri ini, pemangku kebijakan, pembuat peraturan baik mulai dari tingkat Desa, DPR, Hakim hingga para Menteri. Para elit dan penyelenggara Negara  ini seharusnya menjadi contoh bagi rakyat

Fakta itu menunjukkan bahwa para perampok uang Negara bukan dari kalangan awam atau pengangguran. Tapi adalah orang-orang yang berpendidikan dan berilmu. Bahkan dari segi ekonomi, juga bukan dari kelas masyarakat menengah kebawah, melaikan orang yang serba kecukupan dengan gaji jabatan yang diperolehnya setiap bulan. Atas dasar ini, korupsi sebenarnya bukan lagi soal kebutuhan ekonomi, juga bukan soal lemahnya pengetahuan dan keilmuan. Akan tetapi lebih disebabkan masalah mentalitas. Mereka melakukan korupsi bukan tidak mengerti hukum, tapi karena hilangnya nilai-nilai karakter dan integritas serta lemahnya kesadaran akan hukum itu sendiri.

Masalah Hukum

Secara normatif, Undang-Undang (UU) tindak pidana korupsi sebenarnya sudah relatif baik walaupun masih terdapat beberapa celah yang harus diperbaiki, misalnya terkait dengan pasal 37B UU. No. 19 Tahun 2019 yang mengatur kewenangan dewan pengawas. Akan tetapi masalahnya bukan hanya itu, melainkan juga tentang seberapa kuat integritas aparat penegak hukum dalam mendorong tegaknya hukum dan seberapa besar kesadaran masyarakat atas hukum itu sendiri.  Karena mesikpun peraturanya baik, tanpa didukung kultur dan struktur hukum yang baik, maka ia hanya akan menjadi macam ompong yang tidak bisa mencengkram mangsanya.

Menurut Lawrence M. Friedman, efektif dan berhasil tidaknya suatu hukum, sangat ditentukan oleh tiga unsur sistem hukum yaitu; struktur hukum (struktur of law), substansi hukum (substance of the law) dan budaya hukum (legal culture). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (living law) yang dianut dalam suatu masyarakat.

Untuk itu, jika ingin menghilangkan praktek korupsi di Negara ini, harus dimulai dari pembenahan atas kultur dan struktur hukum yang ada. Jika kultur dan struktur hukumnya sudah baik, niscaya pelanggaran hukum semacam korupsi akan akan hilang. Tidak cukup memiliki perangkat perundang-undangan yang baik jika tidak didukung dengan unsur-unsur hukum yang lain. Untuk itu, ketiga unsur hukum di atas harus berjalan secara berkelindan, agar hukum yang di buat dalam rangka mewujudkan keadilan dan pencegahan korupsi bisa berjalan secara efektif, dan penegakan hukum yang berkeadilan dapat dirasakan masyarakat.

Sejak Dini

Dalam rangka mecegah dan memproteksi tindak pidana korupsi, pencegahannya harus dimulai sejak dini. Misalnya, langkah yang bisa dilakukan adalah dengan memanfaatkan lembaga pendidikan. Di lembaga pendidikan para generasi bangsa itu bisa dididik untuk menjadi pribadi yang berkarakter den berintegritas melalui pendidikan kesadaran hukum dan anti korupsi. Sebab, jika mengacu pada fakta tentang kasus korupsi, ternyata lebih disebabkan mentalitas yang kurang baik. Sehingga walaupun terdiri dari orang-orang berpendidikan, berilmu dan berharta, korupsi tetap dilakukan, artinya penyakitnya terletak di dalam (attitude).

Untuk itu, lembaga-lembaga pendidikan tidak boleh hanya dioreintasikan untuk melahirkan manusia-manusia cerdas secara intelektual tapi harus didorong untuk melahirkan generasi-generasi yang berkarakter dan berintegritas serta memiliki kesadaran hukum yang kuat. Untuk memperkuat ini, bisa didukung dengan perangkat hukum dan peraturan perundang-undangan sebagai payung hukum agar program-program semacam itu dapat terealisasi dengan baik, dan akhirnya beberapa tahun kedepan akan lahir generasi yang tidak hanya cerdas tapi juga berintegritas.

Dengan demikian, masalah korupsi di Indonesia dapat dicegah melalui pembangunan mentalitas karakter anak bangsa dan penguatan kesadaran hukum agar budaya hukum yang baik bisa terbangun. Jika budaya hukumnya baik, maka elemen hukum yang lain juga akan baik. Dengan langkah ini, bisa dipastikan beberapa tahun yang akan datang, Indonesia akan diisi oleh generasi-generasi yang berintegritas dan punya kesadaran hukum. Sehingga praktek korupsi akan berkurang di negeri ini. Wallahu A’lam.

 

*Penulis, Mushafi Miftah, Ketua Program Studi Hukum Uinversitas Nurul Jadid dan Kandidat Doktor di Universitas Jember
*)Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id

Baca Berita Peristiwa dan Politik terbaru di Indonesia dan luar negeri lainnya hanya di TIMES Indonesia.

Jurnalis :
Editor : Yatimul Ainun
Publisher : Rizal Dani
Sumber : TIMES Indonesia
Copyright © 2020 TIMES Jember
Top

search Search