TIMES Indonesia
Building - Inspiring - Positive Thinking
Berita

KPK Terus Dalami Kasus Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara di Kementerian ESDM

11/09/2019 - 14:18 | Views: 5.47k
Kabiro Humas KPK, Febri Diansyah. (Foto:Edi Junaidi ds/TIMES Indonesia)

TIMESJEMBER, JAKARTA – Tim Penyidik KPK RI menjadwalkan pemeriksaan terhadap bos PT Borneo Lumbung Energy Samin Tan (SMT). Dia akan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai tersangka dalam kasus suap pengurusan terminasi kontrak Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) PT Asmin Koalindo Tuhup (AKT) di Kementerian ESDM.  

Menurut Kabiro Humas KPK, Febri Diansyah, Samin Tan hari ini dalam kasus yang sama tidak diperiksa sendirian. Namun, ada pihak terkait juga yang akan diperiksa, dia adalah Melchias Markus Mekeng, Ketua fraksi Partai Golkar.

"SMT akan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai tersangka, sebetulnya hari ini tidak hanya SMT yang kita periksa tapi ada juga seorang saksi dari Partai Golkar," kata Febri kepada Wartawan di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (11/9/2019).

Selanjutnya, dalam kasus yang sama nama Melchias Markus Mekeng pernah setidaknya disebut dalam persidangan terpidana mantan Wakil Ketua Komisi VII Eni Maulani Saragih. Dia disebut telah menginstruksikan Eni untuk membantu perusahaan milik Samin Tan yakni, PT Asmin Koalindo Tuhup (AKT) untuk menyelesaikan masalah dengan Kementerian ESDM.

Saat itu, Eni menyanggupi permintaan Mekeng guna mengatasi persoalan PT AKT pemutusan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) Generasi 3 di Kalimantan Tengah dengan Kementrian ESDM.

Atas perbantuan Eni, tersangka Samin Tan disinyalir telah memberikan uang senilai Rp5 miliar kepada Wakil Ketua Komisi VII DPR itu. Pemberian uang pun dilakukan dalam dua tahap yakni pada 1 Juni 2018 sebesar Rp4 miliar, dan 22 Juni 2018 sebanyak Rp 1 miliar.

Atas perbuatannya, Samin Tan disangka melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.(*)

Baca Berita Peristiwa dan Politik terbaru di Indonesia dan luar negeri lainnya hanya di TIMES Indonesia.

Jurnalis : Edy Junaedi Ds (MG-57)
Editor : Wahyu Nurdiyanto
Publisher : Sholihin Nur
Copyright © 2019 TIMES Jember
Top

search Search