TIMES Indonesia
Building - Inspiring - Positive Thinking
Berita

KPK Periksa Tiga Pihak Swasta untuk Dalami Kasus Suap Izin Impor Bawang Putih

11/09/2019 - 13:33 | Views: 5.02k
Kabiro Humas KPK RI, Febri Diansyah (kiri). (Foto: Edi Junaidi ds/TIMES Indonesia)

TIMESJEMBER, JAKARTAKPK RI memanggil tiga orang saksi terkait kasus suap pengurusan izin impor bawang putih tahun 2019.

Menurut Kabiro Humas KPK RI, Febri Diansyah ketiga orang saksi tersebut akan diperiksa untuk kebutuhan penyidikan terhadap tersangka I Nyoman Dhamantra (INY) seorang Anggota DPR 2014- 2019.

Dia menambahkan, tiga orang saksi itu diantaranya adalah, Siti Zulfah, Marketing PT. Indocev Money Changer dan dua orang dari pihak swasta, yakni Achmad SyafiQ, Indiana.

"Ya, ada tiga orang saksi yang akan diperiksa KPK hari ini untuk tersangka I Nyoman Dhamantra (INY)," kata Febri kepada wartawan di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (11/9/2019).

Untuk diketahui, dalam kasus ini sebelumnya penetapan tersangka terhadap INY ini berawal kegiatan tangkap tangan yang dilakukan KPK pada Rabu-Kamis, 7-8 Agustus 2019. Dalam tangkap tangan ini, KPK mengamankan uang tunai USD2.900 dan bukti transfer sebesar Rp2,1 miliar yang diduga terkait dengan pengurusan izin impor bawang putih tahun 2019. 

Kemudian, setelah dilakukan pemeriksaan dan kegiatan lain, dilanjutkan dengan gelar perkara, maka maksimal 24 jam sebagaimana diatur dalam KUHAP, disimpulkan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi memberikan atau menerima hadiah atau janji terkait dengan pengurusan izin impor bawang putih. 

KPK meningkatkan status penanganan perkara ke penyidikan dan menetapkan enam orang sebagai tersangka. Sebanyak tiga orang sebagai pemberi adalah CSU (swasta), DDW (swasta), dan ZFK (swasta). Tiga orang lainnya sebagai penerima adalah INY (Anggota DPR Komisi VI 2014-2019), MBS (swasta), dan ELV (swasta). 

INY melalui MBS dan ELV diduga menerima uang Rp2 miliar terkait dengan pengurusan izin impor bawang putih dari CSU, DDW, dan ZFK. Uang ini diduga untuk mengunci kuota impor bawang putih sebanyak 20.000 ton sebagai jatah perusahaan milik CSU yang diurus melalui DDW dan ZFK. 

Sebagai pihak yang diduga penerima suap, INY, MBS, dan ELV diduga disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Selanjutnya sebagai pihak yang diduga pemberi CSU, DDW dan ZFK disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.(*)

Baca Berita Peristiwa dan Politik terbaru di Indonesia dan luar negeri lainnya hanya di TIMES Indonesia.

Jurnalis : Edy Junaedi Ds (MG-57)
Editor : Wahyu Nurdiyanto
Publisher : Ahmad Rizki Mubarok
Copyright © 2019 TIMES Jember
Top

search Search