TIMESJEMBER, JEMBER – Bupati Jember dr Faida memberikan pengarahan kepada sekitar 1.411 Guru Tidak Tetap (GTT) SD dan SMP yang menerima Surat Penugasan (SP) untuk semester II tahun 2019 di Aula PB Soedirman Pemkab Jember, Selasa (13/8/2019).

Ada tiga hal yang disampaikan Faida dalam kegiatan itu.

Pertama, Faida memastikan penyerahan SP diterima langsung oleh masing-masing GTT, sehingga jika ada kesalahan nama atau tulisan dapat langsung dibenarkan di tempat.

“Saya ingin surat penugasan turun secara langsung, tidak melalui perantara dan memastikan semua menerima suratnya masing-masing,” jelasnya.

Penyerahan SP pada sesi pertama ini sejumlah 1.411 orang, terdiri dari 1.059 guru SD dan 352 guru SMP. Sementara jumlah yang telah memenuhi standar pelayanan miminum (SPM) sebanyak 1.177 orang dan non SPM 234 orang.

Untuk semester kedua ini, terhitung sejak 1 Juni lalu, dari 4.070 GTT ada 18 orang mengundurkan diri, 20 indispliner, dua orang meninggal dunia, dan 1 orang menjadi CPNS di luar Kabupaten Jember. Sehingga terhitung per 1 Juli 2019 sejumlah 4.029 orang.

Hal kedua yang disampaikan yakni tentang BPJS  Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Bupati menegaskan agar kepesertaan asuransi BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan dipindahkan dari peserta mandiri menjadi peserta yang dibiayai pemerintah daerah.

Terkait kepesertaan ini, dia menjelaskan kartu asuransi itu dibagikan secara langsung sambil mengecek pendistribusiannya.

“Hari ini kita memastikan untuk mereka yang belum menerima supaya sekarang semua dapat, karena dulu ada yang mandiri, kurang lengkap berkas, dan juga punya tunggakan,” jelasnya.

Bupati juga ingin memastikan bahwa Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) sudah berkoordinasi dengan BPJS untuk memastikan selesainya pendistribusian asuransi itu.

Ketiga, mengenai hal Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Bupati Faida menerangkan terdapat 774 orang yang telah memasuki proses pemberkasan. Mereka ini dari 587 GTT SD dan 187 GTT SMP. Sementara lainnya masih menunggu surat edaran dari pusat.

“Itu sudah kami koordinasikan untuk teknis dan jadwal pemberkasan, termasuk formasi-formasinya. Kami tunggu prosesnya,” tuturnya.

Pertemuan Bupati denga GTT dilakukan dalam tiga tahapan, dengan masing-masing tahapan terdiri dari 11 Kecamatan.

“Dalam tiga sesi ini segala permasalahannya harus terselesaiakan di tempat. Setiap satu semester kami pasti ada evaluasi,” ungkap dia.

Terkait anggaran honor guru GTT, Bupati Faida menyebut tidak ada perubahan. Sebab, sejak tahun lalu sudah teranggarkan.

“Sejatinya kondisi GTT kita sudah jauh sangat baik dari sebelumnya, dengan tugas yang jelas, honor yang jelas, dengan surat penugasan yang jelas. Apalagi dengan jaminan asuransi yang jelas. Terkait domisili, tidak ada yang masih jauh banget,” imbuh Faida. (*)

Baca Berita Peristiwa dan Politik terbaru di Indonesia dan luar negeri lainnya hanya di TIMES Indonesia.